48 Panwascam Resmi Dilantik, Ketua Bawaslu Rohul Ingatkan untuk Menjunjung Tinggi Integritas

Pasir Pengaraian - Sejumlah 48 orang anggota Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam) se-Kabupaten Rokan Hulu resmi dilantik pada Sabtu (25/05/2024), bertempat di Hotel Sapadia Pasir Pengaraian.

Pelantikan Panwascam ini dipimpin oleh Ketua Bawaslu Rokan Hulu, Fajrul Islami Damsir. Turut hadir dalam pelantikan tersebut Anggota Bawaslu Provinsi Riau, Patminah Nularna, Komisioner Bawaslu Rohul dan Forkopimda Kabupaten Rokan Hulu. 

Dalam sambutannya, Fajrul meminta kepada 48 orang anggota Panwascam untuk menjunjung tinggi integritas dalam melaksanakan tugas untuk mewujudkan pilkada yang berkualitas, bermartabat dan bermanfaat.

"Selamat kepada seluruh anggota Panwascam yang baru saja dilantik. Semoga pilkada tahun ini dapat berjalan dengan baik dan lancar di bawah pengawasan kita semua," tuturnya.

Fajrul juga mengingatkan kepada seluruh anggota Panwascam yang dilantik untuk dapat menjaga amanah dan berkoordinasi dengan para stakeholders yang ada untuk memastikan kelancaran pelaksanaan Pilkada Serentak di Kabupaten Rokan Hulu.

 "Kami juga berharap kepada seluruh anggota Panwascam untuk dapat bersikap jujur dan tidak memihak sehingga pelaksanaan Pilkada ini nantinya berjalan dengan baik dan menghasilkan pemimpin yang bijaksana untuk memimpin daerah ini," tambahnya.

Senada dengan Fajrul, Patminah juga mengingatkan pentingnya integritas dan profesionalisme anggota Panwascam. Anggota Panwascam dilarang untuk melakukan kegiatan yang melanggar aturan seperti berkumpul dengan tim sukses partai politik atau calon peserta Pilkada. 

"Kita menghimbau anggota Panwascam untuk tidak menghadiri undangan dari partai politik maupun timses dan calon peserta Pilkada. Apabila kegiatan tersebut sifatnya penting, maka diharapkan dilakukan di kantor sehingga dapat meminimalisir terjadinya perbuatan yang mengganggu terlaksananya Pilkada Serentak 2024," ujarnya.

Pelantikan ini ditutup dengan program pelatihan dan pembekalan bagi anggota Panwascam untuk meningkatkan kapasitas dan pengetahuan mengenai aturan-aturan Pemilu dan teknik-teknik pengawasan yang efektif.