Bawaslu Rohul dan Kwarcab Pramuka Matangkan Persiapan Pelantikan Saka Adhyasta Pemilu

Pasir Pengaraian - Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Rokan Hulu melaksanakan rapat persiapan pelantikan Saka Adhyasta Pemilu bersama Kwartir Cabang Gerakan Pramuka Kabupaten Rokan Hulu pada Rabu, (10/12/2025). Rapat ini bertujuan untuk mematangkan persiapan pelantikan agar kegiatan dapat berjalan lancar dan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

Rapat persiapan tersebut dihadiri langsung oleh Ketua Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu, Fajrul Islami Damsir, serta Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Hubungan Masyarakat (P2H), Gummer Siregar. Kehadiran pimpinan Bawaslu ini menunjukkan keseriusan lembaga dalam mendukung pembentukan dan penguatan Saka Adhyasta Pemilu sebagai wadah pendidikan kepemiluan bagi generasi muda.

Dalam rapat tersebut, Bawaslu Rokan Hulu dan Kwartir Cabang Gerakan Pramuka Rokan Hulu membahas berbagai aspek teknis pelaksanaan pelantikan, mulai dari waktu dan tempat kegiatan, susunan acara, hingga pembagian tugas masing-masing pihak. Koordinasi ini dilakukan untuk memastikan seluruh rangkaian kegiatan pelantikan dapat terlaksana secara tertib dan khidmat.

Ketua Bawaslu Rokan Hulu, Fajrul Islami Damsir, menyampaikan bahwa Saka Adhyasta Pemilu memiliki peran strategis dalam menanamkan nilai-nilai demokrasi, integritas, dan pengawasan partisipatif kepada anggota Pramuka. Ia berharap sinergi antara Bawaslu dan Gerakan Pramuka dapat terus terjalin dengan baik.

Sementara itu, Koordinator Divisi P2H Gummer Siregar menekankan pentingnya keterlibatan generasi muda dalam pendidikan pemilu. Menurutnya, melalui Saka Adhyasta Pemilu, Bawaslu dapat memperluas jangkauan sosialisasi dan meningkatkan partisipasi masyarakat, khususnya kalangan pemuda.

Melalui rapat persiapan ini, diharapkan pelantikan Saka Adhyasta Pemilu Kabupaten Rokan Hulu dapat terlaksana dengan sukses. Bawaslu Rokan Hulu berkomitmen untuk terus mendorong kolaborasi dengan berbagai pihak dalam rangka penguatan demokrasi dan pengawasan pemilu yang partisipatif.