Bawaslu Rohul Ikuti Rapat Lanjutan Pengawasan PDPB

Pekanbaru - Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Rokan Hulu (Rohul) mengikuti Rapat Lanjutan Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) yang digelar oleh Bawaslu Provinsi Riau bersama Bawaslu Kabupaten/Kota se-Riau pada Kamis (31/7/2025) di Aula Kantor Bawaslu Provinsi Riau. Kegiatan ini dibuka oleh Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Humas Bawaslu Provinsi Riau, H. Amiruddin Sijaya, S.Pd., MM.

Dalam arahannya, Amir menyampaikan bahwa ada beberapa hal yang menjadi fokus pengawasan PDPB, di antaranya koordinasi dengan instansi terkait, pemantauan pelaksanaan PDPB oleh KPU, uji petik di lapangan, serta penguatan pengawasan partisipatif.

Amir juga menekankan agar Bawaslu Kabupaten/Kota benar-benar menjalankan tugas pengawasan PDPB secara optimal. Menurutnya, koordinasi dengan instansi terkait tidak boleh bersifat seremonial, tetapi harus mencapai tujuan agar seluruh pemilih yang memenuhi syarat tercatat dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada Pemilu maupun Pemilihan mendatang.

Sebagai Koordinator Divisi Pencegahan, Parmas, dan Humas, Amir turut mengingatkan pentingnya peran kehumasan dalam setiap kegiatan pengawasan. Dokumentasi dan publikasi kepada masyarakat, menurutnya, tidak hanya menjadi bentuk pertanggungjawaban atas kinerja Bawaslu, tetapi juga sarana untuk mendorong partisipasi publik dalam pengawasan.

Hadir dalam rapat tersebut, Koordinator Divisi SDM, Organisasi, dan Diklat Bawaslu Riau, Patminah Nularna, S.Sos., M.Si. Dalam sambutannya, Patminah menegaskan bahwa secara teknis pelaksanaan PDPB merupakan tugas KPU, sementara Bawaslu berperan mengawasi agar seluruh pemilih yang memenuhi syarat masuk dalam DPT sehingga kualitas Pemilu dan Pemilihan di masa mendatang semakin baik.

Kegiatan ini diselenggarakan oleh Kepala Bagian Pengawasan, Tarmizi, AP. Dalam laporannya, ia menyampaikan bahwa rapat ini bertujuan untuk mengetahui perkembangan hasil pengawasan PDPB di Riau sekaligus menghimpun kendala yang dihadapi di lapangan guna dicarikan solusi bersama.

Pemaparan hasil pengawasan dan kendala di tingkat daerah diawali oleh Bawaslu Kabupaten Kuantan Singingi, kemudian dilanjutkan oleh 11 kabupaten/kota lainnya di Provinsi Riau.