Bawaslu Rohul Hadiri Penguatan Kelembagaan bersama Mitra Kerja Bawaslu

Pekanbaru - Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Rokan Hulu (Rohul) menghadiri kegiatan Penguatan Kelembagaan Pengawas Pemilihan Umum Bersama Mitra Kerja Bawaslu di Ballroom Hotel Premiere Pekanbaru pada Rabu, (13/08/2025). Peserta kegitan meliputi Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten/Kota se-Riau, penyelenggara Pemilu, instansi pemerintah, akademisi, pemantau Pemilu, organisasi masyarakat sipil, media massa, dan mahasiswa.

Ketua Bawaslu Riau, Alnofrizal, menyampaikan bahwa kegiatan ini menjadi ajang koordinasi, baik di internal Bawaslu se-Riau maupun bersama mitra kerja. “Setelah cukup lama fokus pada penyelenggaraan Pilkada, hari ini kita kembali berkumpul untuk memperkuat kelembagaan pengawasan Pemilu. Tujuannya agar tercipta kesamaan persepsi, memperkuat sinergi, dan memastikan seluruh pengawas Pemilu di Riau memiliki kapasitas serta komitmen yang sama dalam menegakkan prinsip Pemilu yang jujur, adil, transparan, dan akuntabel. Kami percaya keberhasilan pengawasan Pemilu sangat bergantung pada kerja sama erat antara Bawaslu dan mitra kerja,” tegasnya.

Acara ini menghadirkan Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Dede Yusuf Macan Effendi, sebagai pembicara utama, serta akademisi Universitas Riau, Dr. Tito Handoko. Dalam paparannya, Dede Yusuf menyoroti hasil evaluasi pengawasan Pemilu dan Pilkada 2024. Ia menyebut masih terdapat kelemahan dalam aspek kelembagaan, SDM, fungsi pengawasan dan penindakan, hingga penanganan pelanggaran.

Menurutnya, banyak pengawas Pemilu yang masih perlu memperdalam pemahaman regulasi, menjaga independensi serta netralitas, dan meningkatkan respons dalam menangani pelanggaran maupun sengketa. “Pelanggaran masih marak, baik administrasi, pidana, maupun etik. Ada rekomendasi Bawaslu yang tidak ditindaklanjuti KPU, perbedaan tafsir dalam memutus pelanggaran di Sentra Gakkumdu, hingga kurangnya keterbukaan KPU terkait data pemilih dan pencalonan,” tegas Dede.

Ia juga menekankan tiga tantangan utama Pemilu: politik uang, politik identitas, dan hoaks. Selain itu, ia menyoroti isu netralitas penyelenggara Pemilu, TNI/Polri, ASN, serta kepala desa, bahkan praktik manipulasi hasil suara. Berdasarkan data DKPP hingga Juli 2025, dari 1.809 teradu, sebanyak 959 mendapat rehabilitasi (53%), 763 dijatuhi sanksi (42,2%), dan 87 dikenai ketetapan. Pelanggaran etik yang muncul antara lain ketidaknetralan, penyalahgunaan kewenangan, konflik kepentingan, hingga kesalahan dalam rekapitulasi suara.

Sementara itu, Dr. Tito Handoko menyoroti tantangan demokrasi masa kini, seperti dominasi oligarki, lemahnya mekanisme checks and balances, serta menurunnya partisipasi publik. Ia mendorong terciptanya ekosistem politik yang sehat, regulasi yang mendukung politik biaya rendah, serta penguatan partai politik dan masyarakat sipil.

Pada sesi berikutnya, pemateri dari NGO, Syafrida R Rasahan, memberikan refleksi atas Pemilu dan Pilkada 2024. Anggota Bawaslu Riau, Indra Khalid Nasution, juga menyampaikan evaluasi pengawasan di berbagai tahapan dengan menekankan strategi pencegahan, koordinasi lintas lembaga, serta pemanfaatan teknologi informasi guna memperkuat integritas Pemilu dan Pilkada di Riau.

Kegiatan berlangsung interaktif melalui diskusi dan tanya jawab, memperlihatkan antusiasme peserta sekaligus meneguhkan komitmen bersama untuk memperkuat pengawasan Pemilu yang profesional, transparan, dan berintegritas.